Hukum Pidana vs Hukum Perdata, Bedanya?

Hukum Pidana vs Hukum Perdata, Bedanya? – Hukum pidana vs hukum perdata. Indonesia merupakan sebuah negara yang perlu menjunjung tinggi hukum dan peradilan. Pasalnya, setiap kebijakan dan kegiatan yang berlaku harus berdasarkan hukum agar terciptanya hal-hal baik dan menumbuhkan ketertiban di dalam masyarakat.

Hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. tujuannya untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum hukum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Baca Juga: Pengertian Inflasi

Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu produk hukum di Indonesia yang berguna untuk mengatur hubungan antara warga negaranya dengan negaranya. Maka, dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana.

Di Indonesia salah satu kitab yang memuat mengenai hukum pidana adalah kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal dua jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan sesuatu yang sangat merugikan orang lain atau bahkan mencelakai orang-orang disekitarnya. Contohnya seperti; mencuri, membunuh, dan memperkosa.

Hukum Perdata

Hukum pertama yang berlaku secara umum di Indonesia adalah hukum perdata. Hukum ini mengatur hubungan seseorang secara spesifik, misalnya antara orang yang satu dengan yang lainnya. Biasanya, perkara yang diatur juga perkara yang menyangkut kehidupan orang tersebut. Contohnya adalah masalah perkawinan, perceraian, kematian, warisan, harta benda, bisnis, pertanahan dan usaha-usaha yang lainnya.

Baca Juga: 30 Jenis Jamur

Hukum perdata adalah hukum yang diwariskan dari Belanda, khususnya hukum yang berlaku pada masa penjajahan dulu. Sementara, hukum Belanda sendiri berasal dari Prancis dengan hasil revisi dari kitab undang-undang. Kitab hukum perdata ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian antara lain :

  • Hal-hal yang berhubungan dengan orang, yaitu yang mengatur mengenai hal-hal pribadi manusia. Misalnya, mengenai perkawinan dan yang lainnya.
  • Hal-hal yang menyangkut kebendaan, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan yang dapat berbentuk hukum waris dan yang lainnya.
  • Hal-hal yang berhubungan dengan perikatan, atau hal ini juga dapat dikatakan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian baik secara individu maupun kelompok.

Comments are closed.